nusakini.com--Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI), Tulus Abadi mengatakan, pemerintah jangan sekadar melakukan operasi pasar, tetapi bagaimana membongkar struktur pasar agar lebih sehat secara kompetisi.

"Bukan sekadar melakukan operasi pasar, tapi juga membongkar struktur pasar agar lebih sehat dan lebih fair, baik dari sisi pasokan, jalur distribusi, dan pihak-pihak yang melakukan distorsi harga," kata Tulus 

Dia menduga lonjakan harga pangan dan daging sapi lebih karena adanya distorsi pasar dalam mekanisme penentuan harga. Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah bersama dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha harus bekerja lebih keras untuk memastikan struktur pasar untuk daging sapi dan pangan bekerja secara natural.

Ia menambahkan, dalam konteks UU pangan, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatur perdagangan pangan dengan tujuan untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang pangan pasal 51.

"Stabilisasi pangan adalah salah satu bentuk pelayanan publik, dengan demikian harga pangan yang tidak stabil adalah bentuk pelanggaran pelayanan publik oleh pemerintah," ucap Tulus.(p/ab)